Ujian Nasional Sangat Penting

Friday, February 3, 2012

Pada hari pertamanya menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Muhammad Nuh, membuat publik terhenyak atas pernyatannya tentang rencana kerjanya. Menurutnya, ujian nasional yang selama ini sebagai penentu kelulusan murid akan di sekolah menengah atas, akan diperluas fungsinya sebagai “modal utama” untuk memasuki “ring tinju” kompetisi perebutan kursi di perguruan tinggi.

“Kalau bisa dipermudah menjadi hanya sekali tes, mengapa harus dua kali?” begitu penyataannya.
Persoalannya, ujian nasional selama ini amat kontroversial karena filosofi dan pelaksanaannya yang cenderung reduksionistik dan mekanistik, terancam akan diperluas dan dipertegas eksistensinya
Padahal, sudah banyak praktisi pendidikan yang menyarankan agar pemerintah mencari solusi
pengganti ujian nasional sebagai pengukur prestasi belajar siswa. Apalagi, ujian nasional merupakan penafsiran yang salah kaprah atas Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pendidikan sejatinya tidak hanya memiliki tujuan untuk mencerdaskan siswasecara kognitif, namun lebih
pada memerdekakan dan memanusiakan siswa.

Namun, dewasa ini esensi pendidikan mengalami pergeseran menjadi hanya sekadar wahana untuk mendapatkan pekerjaan dan uang. Akibatnya, orientasi pendidikan saat ini bersifat sangat pragmatis, yang hanya menghargai hasil, bukan proses. Dalam sebuah ujian yang memakai sistem multiple choice, jika jawaban akhirnya salah, maka jawaban tersebut seluruhnya salah, dan tentu saja tidak mendapat nilai atau
bahkan nilai akan dikurangi.

Padahal, sebuah proses yang seharusnya dihargai dan mendapatkan penilaian. Jika tidak, kita sudah sama-sama tahu betapa banyak murid hanya terpacu mendapatkan nilai baik, walaupun curang. mereka ingin memenuhi hasratnya, hasrat gurunya, orang tuanya, dan lingkungannya agar mendapatkan
nilai baik, kemudian mendapatkan pekerjaan baik, dan menghasilkan uang banyak.

Ujian nasional secara filosofis telah mempertegas posisinya sebagai pembawa semangat pragmatis. Hasil belajar siswa selama tiga tahun hanya ditentukan lembaran-lembaran soal dan LJK yang harus diisi
pada saat ujian nasional yang hanya tiga hari.

Ujian nasional sendiri dikritik sangat reduksionistik. Bagaimana mungkin pemerintah menyamaratakan pandangannya mengenai prestasi belajar pada seluruh siswa, padahal karakteristik siswa sangat beragam, apalagi Indonesia adalah negara multikultur.

Minat, bakat, persepsi, kemampuan, dan kultur mereka berbeda. Adalah hal yang konyol, manakala kita memutuskan tidak meluluskan seorang siswa karena nilai Matematikanya di bawah standar. Padahal, ia
memiliki bakat sebagai seorang musisi hebat. Tampaknya, bangsa ini masih perlu belajar untuk menghargai kreativitas dan kemampuan individu. Sekecil dan seremeh apa pun itu.

Penyamarataan Tujuan
Secara logika, mampukah kita menyatukan kedua tes yang berbeda tujuan dan fungsinya menjadi satu tes dengan dua fungsi dan tujuan? Walaupun efisiensi menjadi alasannya, pertanyaan selanjutnya, apakah
penyatuan tersebut efektif ketika dilaksanakan?

Bila kita meninjau materi-materi yang disoalkan di masing-masing tes dengan menggunakan taksonomi Bloom, ujian nasional lebih mengarahkan soalnya pada tipe-tipe soal pengetahuan, pemahaman, dan sedikit aplikasi. Sedangkan SNM-PTN memberikan porsi kecil pada pengetahuan dan pemahaman, sedang ia memperbesar porsi soal bertipe aplikasi, bahkan menyertakan soal-soal bertipe analisis dan sintesis.

Soal-soal yang disertakan dalam SNM-PTN bahkan acapkali merupakan materi-materi yang tidak diajarkan di bangku sekolah menengah. Lalu apa yang bisa kita harapkan dan banggakan dari ujian nasional selain
penghamburan anggaran? Permasalahan utama ujian nasional adalah mentalitas.

Siswa, guru, dan birokrat dengan mentalitas pragmatis yang tertekan akibat tuntutan sosial akan hasil ujian nasional yang “baik” melakukan segala cara agar memenuhi tuntutan tersebut. Inilah yang seharusnya
dipikirkan oleh Mendiknas. Mengubah mentalitas seharusnya dimulai dengan mengubah sistem, bukan malah mempertahankannya.

Guru seharusnya dirangkul dan dilibatkan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Bukan dengan menggunakan ujian nasional sebagai senjata pamungkas. Guru harus sadar, ia juga bertanggung jawab membentuk moral siswanya menjadi generasi berkualitas.

Penilaian juga seharusnya multiaspek, bukan hanya hasil proses kognitif semata. Wewenang penilaian dikembalikan lagi kepada pihak sekolah dengan pertimbangan bahwa sekolah dan gurulah yang paling
mengetahui kemampuan dan karakter peserta didik.

Itu supaya rasa rendah diri siswa, persaingan tidak sehat antarsekolah, serta beban psikologis yang dialami siswa dan guru yang dapat menjerumuskan mereka dalam kecurangan, sedapat mungkin dihindari.
Penilaian dari satu aspek saja (kognitif) sungguh merugikan siswa. Sangat tidak adil apabila kelulusan siswa hanya diukur dari tingkat kecerdasan an sich. Perlu adanya sistem penilaian yang dapat mencakup multiaspek; psikomotorik yang diwujudkan dengan tindakan yang praxis, afektif, minat, danbakat, serta keaktifan saat proses pembelajaran.

Pemerintah seharusnya menyadari hal ini dan mulai mengembangkan kualitas generasi mudanya dengan
sistem yang membentuk mentalitas mereka menjadi mentalitas juara. Bukan malah membuat sistem yang akhirnya mengkondisikan mereka untuk memiliki mentalitas pragmatis semacam ini.

Rizqy Amelia (Psikologi UNAIR)

Continue Reading | comments

Pendidikan merupakan hak semua orang

Thursday, February 2, 2012

Proses pendidikan dan pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang di dalam penyusunannya tidak dapat lepas dari faktor pembiayaan. Hal ini karena di dalam pelaksanaannya, ada banyak hal yang harus dilakukan, disiapkan, dan selanjutnya diadakan agar proses berlangsung lancar. Berbagai hal harus disiapkan dan disediakan oleh semua pihak, khususnya dalam hal ini adalah sarana-prasarana pendidikan dan pembelajaran sehingga dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dengan dana ini, segala kebutuhan sarana-prasarana serta operasional pendidikan dapat disediakan oleh sekolah.

Akan tetapi, perkembangan zaman yang sedemikian pesat menuntut kita untuk ikut memikirkan asal dana pengembangan dan peningkatan sarana prasarana serta biaya operasional pendidikan tersebut. Kita harus ikut memberikan sumbangsih kepada dunia pendidikan sehingga proses dapat terlaksana. Kita menyadari bahwa sarana, prasarana pendidikan, dan biaya operasional merupakan aspek penting dalam kegiatan. Tanpa ketiga aspek tersebut, tujuan tidak dapat tercapai.

Permasalahannya adalah dengan proses pengembangan ini, ternyata membawa dampak yang sangat berat bagi masyarakat. Jika kita harus mewujudkan atau memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat harus memberikan bantuan dan sokongan dana yang tidak sedikit agar tujuan pendidikan tercapai. Padahal, secara umum, masyarakat kita termasuk dalam kelompok ekonomi rendah. Kebanyakan orangtua berlatar belakang keluarga ekonomi rendah sehingga hal tersebut berdampak pada kesulitan memenuhi kebutuhan sarana-prasarana. Kesulitan ini karena sangat banyak orangtua yang tidak mampu membayar dana pendidikan untuk anak-anaknya. Mereka kesulitan harus membayar dana pendidikan sebab penghasilan mereka sangat jauh dari cukup untuk menutup kebutuhan tersebut.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa orang-orang dari kelompok ekonomi rendah atau orang-orang miskin tidak diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di sekolah. Mereka tidak berdaya untuk mengikuti proses pendidikan sebab kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. Jangankan untuk menuntup kebutuhan dana sekolah, untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, mereka harus bersusah-payah. Apalagi, bagi mereka yang mempunyai jumlah anak yang banyak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja mereka tidak mampu, apalagi untuk biaya pendidikan. Tidak heran jika kemudian kita mendapati banyak anak-anak yang drop out, gagal sekolah, atau memang tidak sekolah karena biaya yang tidak mencukupi bagi mereka.

Ada cukup banyak anak-anak dari keluarga miskin yang terpaksa harus mrotol atau tidak bersekolah karena kekurangan biaya. Keluarga mereka tidak berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah karena untuk memenuhi biaya hidup saja mereka kesulitan. Oleh karena itulah, mereka sangat berharap pemerintah benar-benar mewujudkan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mereka mempunyai keyakinan bahwa pemerintah seharusnya memberikan pembiayaan bagi proses pendidikan yang ditempuh oleh anak bangsa. Bagaimana pun, pemerintah harus dapat merealisasikan amanat rakyat yang tertuang dalam UUD 1945 tersebut sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap warga negaranya. Inilah konsekuensi pemerintah terhadap bangsa dan negaranya.

Sepertinya, dengan kondisi yang tercipta dalam kehidupan, seakan memberikan jawaban kepada masyarakat, khususnya orang-orang miskin, bahwa untuk dapat mengikuti proses pendidikan, mereka harus kaya terlebih dahulu. Mereka harus mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu sehingga mampu membeli kue yang bernama “pendidikan”, khususnya pendidikan formal. Jika mereka sudah mempunyai dana untuk membeli “kue pendidikan” ini, barulah mereka boleh ikut duduk melingkar dalam “kenduri pendidikan” di sekolah-sekolah. Sungguh ironis jika ternyata warga negara tidak dapat ikut bergabung dalam kenduri pendidikan di negerinya sendiri.

Tentunya, kondisi seperti ini tidak sehat bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia negeri ini. Padahal, hal paling utama untuk dapat menjaga eksistensi bangsa dan negara di antara bangsa dan negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Jika sebuah negara mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, hal tersebut secara otomatis memosisikan statusnya di dalam lingkungan masyarakat yang berkualitas. Jika sumber daya manusia tidak berkualitas, tentunya kita terpuruk dalam tata pergaulan antar-bangsa di dunia. Selamanya pula, kita menjadi negara yang tidak diperhitungkan dan hanya menjadi objek, bahkan menjadi belas kasihan dari negara lain.

Orang miskin pun ingin sekolah. Mereka mempunyai keinginan dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dirinya sehingga mempunyai kemampuan maksimal dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Mereka sudah bosan dengan kondisi kehidupan yang mereka jalani selama ini. Mereka ingin suatu perubahan kondisi agar dapat menikmati hidup dengan lebih baik. Mereka meyakini bahwa pendidikan merupakan jembatan atau kendaraan yang dapat mengantar ke tujuan tersebut. Mereka menyadari bahwa selama ini, penderitaan yang ditanggung adalah akibat dari tingkat pendidikan yang tidak sepadan dengan tuntutan kehidupan. Mereka mengamini bahwa pendidikan adalah kebutuhan pokok agar hidup menjadi lebih baik.

Oleh karena itulah, sudah seharusnya kita ikut memikirkan langkah-langkah konkret untuk mereka. Sudah seharusnya kita memberikan kesempatan kepada mereka agar potensi yang ada dalam diri dapat berkembang secara proporsional. Kepedulian kita terhadap proses pendidikan mereka diharapkan merupakan kesempatan mengangkat kondisi kehidupan mereka. Jika mereka berkesempatan untuk mengikuti proses pendidikan dengan sebaik-baiknya, kualitas mereka tumbuh dengan sempurna dan mampu sejajar dengan yang lain. Dengan demikian, jurang pemisah yang selama ini menganga lebar dapat kita hilangkan dan menjadi hamparan kebersamaan yang indah.

Selanjutnya, yang perlu kita tekankan dalam hal ini adalah bahwa orang miskin pun harus sekolah. Mereka harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti proses pendidikan di negeri ini. Kalaupun mereka terhambat oleh kondisi perekonomian yang tidak mendukung, kesetiakawanan sosial atau pemerintah harus konsekuen dengan tugas dan kewajibannya terhadap warga negaranya, khususnya dalam aspek pendidikan. Warga negara ini bukan hanya orang-orang yang kaya dari sisi materi, finansial, melainkan juga orang-orang miskin. Pemerintah juga harus memikirkan dan memberikan kesempatan yang sama pada mereka (orang-orang miskin). Jika kita selalu menggaungkan konsep hidup yang berkeadilan, kita juga harus adil dengan kondisi hidup mereka. Sikap berkeadilan yang kita maksudkan adalah berkeadilan dalam segala hal, termasuk dalam hal ini adalah pendidikan bagi semua elemen masyarakat.

Ya. Orang miskin harus sekolah. Tidak ada jalan lain yang dapat meningkatkan kualitas bangsa secara menyeluruh. Justru, orang-orang ini yang seharusnya mendapatkan kesempatan dan perhatian ekstra, terutama dari pemerintah. Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban yang merupakan amanat bangsa ini. Pendidikan bukan hanya untuk orang-orang kaya, orang-orang miskin juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jika tidak, selamanya di negeri ini mayoritas orang-orangnya tidak berkualitas sebab mayoritas warga negara ini adalah orang-orang miskin.

Semoga kita menyadari bahwa pendidikan merupakan hak semua orang, siapa pun mereka, wajib dan berhak mengikuti dan mendapatkan pendidikan yang layak bagi kehidupannya. Bahkan, pemerintah sangat berkepentingan dalam upaya penyelenggaraan proses pendidikan dan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan. Dengan demikian, seharusnya semua orang mempunyai hak yang sama dalam mengikuti proses pendidikan, termasuk orang-orang miskin.

Orang miskin juga berhak sekolah!

Continue Reading | comments

Pentingkah Sertifikat ISO untuk Sekolah ?

Sudah ratusan sekolah di pulau Jawa yang memperoleh sertifikat ISO 9001. Di Jakarta saja, menurut data Kemendiknas tahun 2009, sudah lebih dari empat puluh sekolah dari berbagai jenjang yang sudah memiliki sertifikat ISO ini (www.isosekolah.com). Tahun ini diprediksikan sudah lebih dari seratus sekolah di Jakarta yang bersertifikat ISO. Kemendiknas menggalakkan sekolah untuk memiliki sertifikat ISO. Menurut informasi, hampir seluruh LPMP Provinsi di Indonesia sudah bersertifikat ISO.

Apa sih manfaat Sertifikat ISO bagi sekolah? Kenapa sekolah harus bersertifikat ISO? Drs. Bambang M, MM, Wakil Kepala Sekolah sebuah SMK negeri di Jakarta punya pengalaman menarik. Dulu ketika sekolahnya belum meraih sertifikat ISO, mereka mengalami kesulitan mencari bantuan keuangan untuk pengembangan sekolah. Jangankan donatur luar negeri, minta bantuan Kemendiknas aja susahnya minta ampun, katanya. Tapi sekarang setelah sekolahnya meraih Sertifikat ISO 9001, bantuan mengalir dengan derasnya. Ini terjadi karena publik, baik dalam maupun luar negeri, sudah percaya dengan Standar Manajemen Mutu dari sekolah ini.

Apa yang diungkapkan Bambang memang bukan isapan jempol. Sekarang banyak perusahaan yang mengajak kerja sama dengan sekolahnya. Bahkan sekolahnya kini sudah bekerja sama dengan perusahaan dari Cina untuk meningkatkan kompetensi siswanya. Perusahaan Cina itu memberikan bantuan berupa mesin-mesin untuk kegiatan praktek siswa. Kini, siswa kelas 3 yang baru saja mengikuti UN, sudah habis "dibooking" oleh banyak perusahaan swasta. Artinya, setelah mereka lulus nanti, mereka tidak akan menganggur karena lowongan kerja sudah menantikan mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut sudak siap menampung mereka.

Lebih hebat lagi, para siswa sekolah ini sudah memiliki kemampuan merakit laptop. Mereka sering dapat order merakit laptop dari sebuah perusahaan komputer terbesar di Jakarta. Ribuan laptop sudah mereka rakit. Perusahaan ini percaya dengan kurikulum dari SMK ini karena telah bersertifikan ISO 9001. Bahkan beberapa waktu lalu, ketika Kemendiknas menggelontorkan program bantuan 2000 laptop/netbook untuk SMK, ternyata oleh perusahaan pemasok laptop mitra Kemendiknas itu, perakitannya diserahkan ke sekolah ini. Luar biasa.

Memang tidak mudah untuk memperoleh Sertifikat ISO. Tapi tidak sukar juga. Maksudnya memang sebuah keniscayaan. Cuma perlu keseriusan semua unsur di sekolah yang bersangkutan. Ketika ditanya berapa biaya yang dikeluarkan oleh sekolah untuk mendapatkan Sertfikat ISO, Bambang menyebut angka fantastis. Untuk biaya konsultan, sekolahnya mengeluarkan biaya seratus tujuhpuluh lima juta rupiah. Dana itu berasal dari bantuan Kemendiknas. Tapi dia terperangah ketika mengetahui bahwa www.isosekolah.com hanya mengenakan biaya tidak sampai seperempat dari angka itu untuk biaya pendampingan sampai tuntas. Apalagi jika pihak sekolah sudah memiliki sarana/prasarana, kurikulum dan SDM yang memadai, maka biayanya akan lebih kecil lagi.

Sekolah sekarang akan tertolong kalau menggunakan www.isosekolah.com sebagai konsultannya. Jadi tidak perlu keluar uang ratusan juta seperti sekolah kami dulu, pungkasnya.

Continue Reading | comments (1)